Vol. 1 / Desember 2010
Penulis : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Isu :
Dalam analisis regresi metode time series pada tahun 1990 hingga 2008, penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendukung lain dari variabelâ€variabel, yakni, pengeluaran pemerintah dan jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil yang cukup menarik. Berdasarkan hasil estimasi tahun lalu menemukan bahwa hubungan positif yang signifikan antara PDB dan angka kemiskinan di Indonesia terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah (GE) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah (GE) harus ditingkatkan karena terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Penulis : Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
Isu :
Studi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara memiliki kesanggupan dalam mengalokasikan dua puluh persen untuk pendidikan dilihat dari tren penerimaan negara yang terus meningkat, hanya saja peningkatan penerimaan tersebut selalu dibarengi dengan peningkatan belanja negara sehingga menimbulkan kebijakan anggaran defisit. Oleh karena itu DPR bersama pemerintah perlu komitmen untuk memprioritaskan anggaran tersebut setiap tahun melalui perencanaan anggaran, pengawasan dalam penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban anggaran pendidikan tersebut dalam memenuhi hak publik atas pendidikan.
Penulis : T. Ade Surya, S.T., M.M.
Isu :
Terhambatnya pembangunan sektor infrastruktur selama ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Dana yang dibutuhkan untuk membangun sektor ini cukup besar sedangkan pemerintah juga harus mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan dibidangâ€bidang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus merangkul pihakâ€pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Skema kemitraan publikswasta yang telah dikembangkan oleh pemerintah selama ini harus dilaksanakan secara lebih serius, mengingat skema ini merupakan salah satu jalan keluar bagi pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran
Penulis : Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Isu :
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar moderen berkembang sangat pesat sementara pasar tradisional tetap pada kondisi yang sama dan cenderung tidak ada perbaikan. Yang dibutuhkan pasar tradisional saat ini adalah peraturan pemerintah yang tegas dan jelas agar dapat mendorong pasar tradisional agar dapat perkembang sejalan dengan perkembangan pasar moderen dalam kebersamaan, saling melengkapi, saling menguatkan dan juga saling menguntungkan.
Penulis : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Isu :
Kementerian pertanian telah mencanangkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010â€2014 dengan menargetkan tercapainya swasembada pangan. Salah satu target swasembada tersebut ditujukan pada upaya peningkatan target swasembada daging sapi mencapai produksi 550 ribu ton pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat dan menyaingi ketersediaan daging sapi. Namun demikian, upaya pencapaian target swasembada daging sapi perlu didukung oleh peningkatan jumlah ternak. Tulisan ini membahas lebih jauh tentang kebijakan untuk mencapai swasembada daging sapi.
Penulis : Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.
Isu :
Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan permintaan karet dunia dan luas areal tanam yang dimiliki, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara penghasil karet terbesar di dunia. Meskipun Indonesia memiliki areal kebun karet terbesar di dunia, mutu dan produktivitas karet Indonesia masih berada di bawah kedua negara produsen utama lainnya. Dalam analisis menggunakan metode perhitungan Revealed Comparative Advantage (RCA), Acceleration Ratio (AR), dan Trade Specialization Index (TSI) ditemukan bahwa karet Indonesia yang memiliki daya saing dan spesialisasi ekspor hanyalah merupakan karet alam yang masih mentah (kode HS 4001 dan 4003), sementara produk barangâ€barang dari karet lainnya belum memiliki daya saing.
Vol. 1 / November 2010
Penulis : Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.
Isu :
In 2009, Indonesia is a country with the highest level of corruption in Southeast Asia. It shows that eradication of corruption in Indonesia is less effective. Proof upside down, is expected to be one solution to increase the eradication of corruption. Evidence has been poured upside down in the Act No.31 of 1999. However, until now has not be applied as a system of evidence in solving criminal cases of corruption. This paper discusses the obstacles in the implementation of proof reversed in the completion of corruption.
Obstacles in the implementation of evidence found on the reverse inequality formulation of proof upside down in Act No. 31 of 1999. Proof inversely regulated without being accompanied by formal law regulating the implementation mechanism of proof is reversed. The importance of these mechanisms is that the arrangement of proof reversed a lex specialist of the Penal Code. In addition, law enforcement officials, not knowing the substance and how the application of proof upside down so that it also inhibits the implementation of proof reversed in the completion of corruption.
Penulis : Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.
Isu :
The State control of the land does not mean that the State owns the land, but rather the State regulate land use through the development of which is directed to achieve prosperity for all citizens. Land acqusition for development is one way to increase prosperity for the people, but the available land is extremely limited. Government policies as legal foundation to acquire the land has not been effective and no longer appropriate to solve the problem for the implementation of land acquisition for development. These problems include the concept of public interest and the basic for calculating compensation in land acquisition process for development. The concept of public interest must clearly type that devoted to the interests of the people and the market value of land should be the basic for calculating damages in the process of land acquisition for development. It is time our country has a higher legal foundation for regulating the provision of land for development to improve people's welfare. The author recommends that these issues be taken into consideration in the process of the Draft Law on Land Acquisition for Development Interest
Penulis : Monika Suhayati, S.H., M.H.
Isu :
The intelligence body is the foremost line in national security system by conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security. The confidential character of the intelligence body equipped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right have been regulated in our constitution and the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complexion problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right’s protection. In solving the problem, it is important to have the national intelligence law. The law must regulate the consideration of human right’s protection in the implementation of intelligence task and authority; in its profesional etic code and sworn; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies.
Penulis : Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
Isu :
Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term “saving”, the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self-reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital.
Penulis : Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Isu :
The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/ 2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law Number 9 in 2009 on Educational Legal Entity, granted the request of the applicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay analyzes the juridical implications of The Constitutional Court Verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Juridical implications of the verdict related to the existence of a legal vacuum (rechtvacuum) and the implementation levels of education. The juridical implications influence legislation governing the management and implementation of education, especially the education unit of governance. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Educational Legal Entity and do a redesign for the conductor of the educational unit.
Penulis : Denico Doly, S.H., M.Kn.
Isu :
Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a joint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important institution in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a "legal foundation" in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia.
Penulis : Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Isu :
The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happended in Indonesia if an economic constitutional policy is controlled by the constitution of 1945, so the impact is our constitutional wont allow the market mechanism walking freely without a state interference. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism.
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
The robbery cases which being occurred in Indonesia currently are not just usual type such as house robbery with sharp weapon, but armed robbery with bank as target, jewelry stores, vehicle dealers, and pawnshop. There are many kind of robberies, each typology has a different approch how to overcome it. Therefore, to find a strategy which more responsif and accurate, demand a good comprehension concerning the typology of robbery. The purpose of this study is to find out about typology of robbery in Indonesia. This is a library research, which means more more deeply analyze secondary data collected. The data which being search is about general typologies of robbery as well as news and information concerning robbery cases that taken place in Indonesia. Based on the result of the research which had been done, researcher concluding that: First, Typologi Based on the Occasion, namely robbery based on the target and robbery based on the tactics of the execution all things occurred in Indonesia. Second, Typologi Based on the Offender, namely four general typologi of robbery (professional robbers, opportunist robbers, addict robbers, and alcoholic robbers), all types of the robbers are exist in Indonesia. From the investigation concerning robbery cases in Indonesia, researcher discover another classifications which is not exist in general typologies of robbery, namely: recidivist robbers type, amateur robbers type, aggravated robbers type, and impostor robbers type.
Vol. 1 / Juni 2010
Penulis :
Isu :
Merupakan kajian teoritik tentang pekerja rumah tangga dan nilai peran Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam melakukan pekerjaan domestik. Dalam tulisannya Dina Martiany menguraikan perlunya penggantian istilah ‘pembantu’ menjadi ‘pekerja’ yang diikuti dengan hak-hak pekerja yang selama ini diakui di dunia ketenagakerjaan, yang akan melekat juga kepada PRT.
Penulis :
Isu :
Membahas tentang masalah tindakan kekerasan terhadap anak, baik penyebab maupun bentuk-bentuknya. Penulis berusaha mengenalkan perlindungan sosial yang dapat digunakan dalam penanganan masalah tesebut. Dalam pelaksanaanya, perlindungan sosial tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat karena anak juga merupakan bagian dari lingkungan sosial.
Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Isu :
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif adalam perhitungan estimasi beban pencemar CO yang bersumber dari transportasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan kemudian digabungkan dengan metoda kualitatif dalam mencari alternatif strategi kebijakan penanganannya. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa total estimasi emisi CO dari dari tahun 2001 sampai 2009 mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya, mobil pribadi merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar dan disusul kemudian oleh sepeda motor.
Penulis :
Isu :
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 70 orang responden. Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme.
Penulis : Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Tulisan ini mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan remaja dalam menggunakan Facebook dan bagaimana pengaruh negatif Facebook terhadap remaja. Kepopuleran Facebook tidak terlepas dari partisipasi aktif remaja yang penuh rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang dimiliki remaja menjadi pemicu cara penggunaan Facebook.
Vol. 1 / Juni 2010
Penulis : Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.
Isu :
Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial diulas tentang persoalan lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial selama ini yang ternyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Penulis :
Isu :
Tulisan ini mengulas perlunya reorientasi kebijakan pemerintah dalam rangka ketahanan energi yang berbasis pada penggunaan batubara yang cadangannya masih sangat besar dan dapat digunakan sampai 100 tahun ke depan. Kedua penulis menyoroti perlunya reorientasi kebijakan dari sisi hulu dan hilir, permintaan, pengembangan teknologi baru dan kebijakan diversifikasi energi secara umum.
Penulis : Hilma Meilani, S.T., MBA.
Isu :
Tulisan ini mengulas potensi panas bumi sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik di Indonesia dalam rangka menopang kebijakan ekologis dan penghematan subsidi listrik ke depan. Hasil kajiannya menunjukkan potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 28.000 MW (sekitar 40% dari cadangan dunia). Untuk itu, pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kondusif untuk menindaklanjuti UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan roadmap pengembangan panas bumi tahun 2004-2025.
Penulis : Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Isu :
Tulisan ini mengulas politik pajak negara, khususnya pajak penghasilan (PPh). Dari serangkaian revisi UU terkait, penulis menemukan tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerimaan PPh sebagai akibat masih kuatnya berbagai faktor dan kepentingan yang mendasarinya.
Penulis :
Isu :
Tulisan ini mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan serat kapas sebagai langkah awal memetakan persoalan terjadinya gap antara kebutuhan serat kapas dengan pasokannya di dalam negeri. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan lebih lanjut baik secara ekonomis dan non-ekonomis dalam rangka penyediaan serat kapas di Indonesia.
Penulis : Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Isu :
Tulisan ini mengulas faktor fundamental ekonomi yang mempengaruhi resiko pinjaman luar negeri. Dalam kajiannya, penulis mengajukan argumen rekomendatif bahwa pemerintah harus senantiasa meningkatkan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka pendek dalam rangka menurunkan resiko gagal bayar (default) dan menjaga stabilitas variabel-variabel makroekonomi