Naskah Akademik
Kelengkapan Dewan atas Pusat PUU, sebagai bentuk dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI
RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Kedudukan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom selama ini didasarkan pada
Selengkapnya
RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah resmi menjadi provinsi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
Selengkapnya
NA RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Dalam rangka mengoperasionalkan kewenangan Komisi Yudisial telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22
Selengkapnya
NA RUU tentang Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Selengkapnya
NA RUU Hubungan Luar Negeri
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU tentang Hubungan
Selengkapnya
NA RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peran yang penting dalam pendaftaran tanah yaitu,
Selengkapnya
NA RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
Tujuan pengaturan RUU tentang SPIP meliputi: a. mewujudkan APIP yang mandiri dan profesional; b.
Selengkapnya
Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi
Selengkapnya
NA RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan membutuhkan pengurusan dan pengelolaan yang
Selengkapnya
NA RUU tentang Persandian
Munculnya ancaman terhadap keamanan data dan informasi dapat berimplikasi pada keutuhan dan
Selengkapnya